Website Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Contact Info

Kabupaten Purwakarta

Data Kasus COVID-19

Senin, 25 Oktober 2021
service
icon

Kontak Erat

Aktif                : 61 Orang
Discarted       : 0 Orang
Total                : 0 Orang

service
icon

Suspek

Aktif                : 7 Orang
Discarted       : 0 Orang
Total                : 0 Orang

service
icon

Konfirmasi

Aktif                : 6 Orang
Selesai            : 11760 Orang
Total                : 0 Orang

service
icon

Meninggal

Konfirmasi    : 578 Orang
Porbable        : 46 Orang
Total                : 624 Orang

Daftar Rumah Sakit Rujukan

Berikut ini adalah rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pasien dengan status Pasien dalam Pengawasan. Anda harus mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat terlebih dahulu seperti klinik/rumah sakit umum sebelum akhirnya dapat dirujuk ke rumah sakit di bawah ini.

RS. Thamrin

Jl. Raya Bungursari No.36, Cibening, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181

RS. Siloam Purwakarta

Jl. Raya Bungursari No.1, Cibening, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181

RS. Bayu Asih

Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115

Berita Terkini

Baru Ditambahkan

Image
Senin, 27 September 2021 15:50

APBDP 2021, Pemkab Purwakarta Ambil Langkah – langkah Penyesuaian

Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, sangat berdampak pada perjalanan roda pemerintahan disemua tingkatan. Bahkan kondisi keuangan di pemerintahan pusat mengalami kontraksi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan asumsi makro yang sangat mendasar baik di tingkat global, nasional, regional maupun lokal sehingga berdampak langsung terhadap kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan baik dari sisi ekonomi secara menyeluruh maupun dari sisi peta kekuatan fiskal. Menyikapi kondisi tersebut sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah melakukan langkah-langkah penyesuaian dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, yang difokuskan untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengaman jaring sosial. Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada Rapat Paripurna DPRD Purwakarta dalam rangka pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai Kebijakan Umum Perubahan (KUP) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung Dewan, Ciganea, Jumat malam 24 September 2021 lalu. Menurut Ambu Anne, begitu Bupati Purwakarta itu biasa disapa, perubahan kondisi fiskal di daerah ini tentunya sangat berpengaruh terhadap target-target pembangunan yang sudah ditetapkan dari awal tahun anggaran, kondisi ini mengharuskan jajaran Pemda Purwakarta terus melakukan langkah-langkah kongkrit guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya pilihan. "Terdapat beberapa perubahan asumsi kebijakan baik dari pos pendapatan, pos belanja maupun pos pembiayaan yang akan direncanakan dalam perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2021, antara lain perubahan pendapatan dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Hal yang sangat berat dirasakan adalah menurunnya pendapatan dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)," ujarnya. Sementara, kebijakan pemerintah pusat melakukan refocusing TKDD telah banyak mempengaruhi terhadap alokasi belanja daerah. Selain menurunnya pendapatan transfer, pemerintah daerah juga diwajibkan melakukan refocusing sebesar minimal 8 persen dari jumlah DAU dan DBH yang diterima untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 dan pelaksanaan, dukungan vaksinasi dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Dari sisi belanja terdapat perubahan pada pos belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. hal ini juga akan mempengaruhi  terhadap capaian indikator makro yang telah ditetapkan dalam  dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021. Dari sisi pembiayaan terjadi perubahan pada pos penerimaan pembiayaan dan pos pengeluaran pembiayaan," ucapnya. Oleh karena itu, perubahan asumsi inilah yang mendasari terjadinya perubahan asumsi-asumsi dalam APBD yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertuang dalam PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Kata Ambu Anne, APBD 2021 mengalami dinamika seiring dengan perubahan regulasi dari pusat terutama dalam upaya mengatasi keadaaan darurat pandemi Covid-19. "APBD 2021 telah mengalami perubahan penjabaran sebanyak dua kali, antara lain, parsial satu yang mengakomodir; Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang penjabaran APBD tahun 2021. Dukungan pendanaan mandatoris ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU tahun anggaran 2021 untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk PPKM, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah," beber Ambu Anne. Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 untuk Penanganan pandemi Covid-19. Parsial dua  mengakomodir penyesuaian penambahan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kasus Covid-19 yang semakin meningkat berdasarkan instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa Bali. "Namun demikian kami tetap optimis terhadap apa yang telah dituangkan ke dalam dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara eksekutif dan legislatif telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021," kata Ambu Anne. Setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Purwakarta dan dengan telah dilaksanakannya persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, maka salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah telah dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Bupati juga berharap agar persetujuan dan kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan ini dapat berlanjut dengan penyampaian RAPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. (*) Sumber Informasi

Image
Senin, 22 Februari 2021 08:16

Forkopimda Purwakarta Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan jajaran Forkopimda serta sejumlah perwakilan dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda jalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada program vaksinasi tahap pertama di Puskesmas Purwakarta Kota, Jalan Siliwangi, Kamis (18/2/2021).   Dalam keterangannya, Ambu Anne mengatakan, ada penambahan pasokan vaskin Covid-19 ke Purwakarta yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan lansia yang masih memenuhi persyaratan untuk divaksin. Menurutnya, pada tahap pertama dosis kesatu pihaknya menerima vaksin sebanyak 3.920 vial. Untuk dosis kedua ini, Purwakarta mendapat tambahan, jumlahnya menjadi 4.080 vial. "Hari ini kita laksanakan vaksinasi dosis kedua bagi yang sudah melaksanakan dosis pertama pada 4 Februari 2021 lalu. Sebanyak 3.804 vial dosis pertama sudah diberikan kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik. Termasuk dua orang dari kawan-kawan media," kata Ambu Anne. Selain itu, jajarannya juga tengah melakukan pengumpulan data untuk vaksinasi Covid-19 tahap kedua dosis kesatu yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan ini. Dengan sasaran ASN, TNI, Polri, pedagang pasar dan pengemudi angkutan umum. "Data yang sudah masuk terdapat guru sebanyak 3.000 orang, ASN sebanyak 3.500 orang, ditambah jajaran TNI dan Polri. Data tersebut sudah diajukan kepada pemprov jabar," tuturnya.   Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan   Ambu Anne juga mengatakan, untuk mengatasi pandemi ini, masyarakat juga diminta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari sisi teknis, jajarannya juga tetap melaksanakan operasi yustisi sebagai upaya menurunkan dan mencegah penyebaran Covid-19. "Seluruh jajaran Satgas Covid-19 tetap siaga sampai dengan 23 Februari 2021 mendatang, agar dipantau sampai tingkat bawah dengan harapan angka penyebaran dapat menurun," ujarnya. Kata dia, vaksin Covid-19 tidak berbeda dengan vaksin lainnya. Tapi, semua orang harus tetap melakukan protokol kesehatan setelah vaksin karena masih berada di tengah pandemi. Apalagi, seseorang diklaim baru bisa mendapatkan kekebalan yang efektif setelah mendapat suntikan dosis kedua vaksin. Jadi, semua orang masih harus memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan. "Vaksin bekerja untuk memanfaatkan respons tubuh melawan virus. Jadi, hindari tugas atau aktivitas apapun yang bisa mengganggu kinerja vaksin dalam tubuh setelah disuntikkan. Usahakan hindari stres, cukup tidur, tetap aktif secara fisik dan jaga pola makan. Kita juga diberikan link khusus agar para medis bisa memantau perkembangan orang yang telah disuntik vaksin," ujarnya.   Diketahui, sebelum vaksinasi, Ambu Anne juga mengecek pelaksanaan Posko PPKM Mikro di Kelurahan Nagri Kaler. Ia juga memastikan agar di posko tersebut dilengkapi media center yang sudah dilengkapi dengan data-data dan sistem aplikasi Purbakesa yang terhubung dengan seluruh rumah sakit dan Puskesmas. (*)   Sumber Berita : Klik Link Berikut